Ada berjuta asa yang hadir saat pemerintah pusat merencanakan
pengembangan Danau Toba. Jelas, karena danau ini memiliki potensi untuk
menjadi destinasi wisata yang mendunia. Tak hanya karena keindahan
alamnya, tapi juga keindahan dan kekayaan budaya masyarakatnya. Ada
banyak hal berbeda yang akan memanjakan wisatawan.
“Bukan kemewahan hotel-hotel, fasilitas kereta gantung atau
sejenisnya yang akan jadi unggulan di Danau Toba. Tapi alam yang luar
biasa dan budaya lokal yang begitu kaya. Itu yang utama,” jelas Jhon
Fawer Siahaan dari Komunitas Jong Batak, Kamis (21/1) menanggapi adanya
program pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata
yang mendunia.
Dia mengatakan, sangat mengapresiasi rencana tersebut. Namun, yang
sangat disesalkan, pemerintah pusat hanya bicara soal kemewahan yang
notabene bisa didapatkan di berbagai daerah wisata di Indonesia, juga di
dunia. “Lalu, kalau bicara kemewahan, apa bedanya dengan yang lain?”
ujar Jon Fawer. Lalu, bagaimana agar wisata di Danau Toba jadi berbeda?
“Mengembalikan keaslian Danau Toba,” ujar pria lulusan Universitas
Negeri Medan ini.
Salah satu langkah tepat yang sebaiknya dilaksanakan adalah membuat
zonaisasi wisata. Misalnya, khusus Pulau Samosir dijadikan sebabagi
basis wisata budaya. “Artinya, lokasi ini jangan tersentuh dengan
kemewahan dan modernisasi. Terkecuali jaringan komunikasi seperti
internet ya,” ujarnya.
Dan, untuk membangun Pulau Samosir sebagai basis wisata budaya,
bebera hal yang perlu dikerjakan adalah pelestarian dan pemugaran
kembali rumah-rumah adat Batak yang telah rusak. “Rumah-rumah Batak ini
jelas jadi atraksi wisata yang berbeda. Rumah Batak ini sarat sejarah,
kaya akan filosofi dan merupakan situs budaya yang paling mudah
didapatkan,” jelasnya.
“Jadi, dana yang dianggarkan tak hanya untuk pembangunan jalan,
hotel, kereta gantung, dan sebagainya. Tapi pemeliharan dan pemugaran
kekayaan budaya ini juga harus dipikirkan,” imbuhnya.
Selain rumah adat, atraksi lainnya adalah aktivitas budaya.
“Misalnya, mangalahat horbo. Atraksi ini hanya bisa kita temui di Tanah
Batak yang mengandung begitu banyak makna. Inilah keistimewaan yang saya
maksud,” ujarnya.
Selain itu, ada pertunjukan Opera Batak, Tortor Sigale-gale dan
aktivitas budaya lainnya. Bahkan, aktivitas pertanian tradisional di
Samosir juga merupakan potensi wisata yang berbeda. “Terutama bagi
wisatawan internasional, sajian wisata yang beginilah yang menarik bagi
mereka. Mereka seakan berada di zaman yang berbeda dan itu akan selalu
dirindukan,” ujar pria yang juga bergabung dalam Komunitas Jendela Toba
ini.
Selain itu, atraksi wisata naik solu (kapal kecil) juga akan menjadi
sajian berbeda bagi wisatawan. Mereka akan merasakan sensasi yang
berbeda ketika naik solu sembari menikmati udara yang segar serta
pemadangan yang eksotis. “Beginilah konsep yang seharusnya diutamakan,”
tegasnya.
Dengan adanya atraksi budaya tersebut, maka akan memperpanjang waktu
tinggal para wisatawan dan akan berdampak positif terhadap kesejahteraan
masyarakat sekitar. Dan, inilah dampak yang sebenarnya dinanti-nantikan
masyarakat. Pengembangan wisata tak sekedar member keuntungan bagi
pemodal, namun juga bagi masyarakat sekitar.
“Kalau hanya menikmati keindahan alam, mungkin cukup satu atau dua
jam saja. Namun, bila ada atraksi yang dinantikan, maka akan
memperpanjang waktu inap mereka. Misalkan, seorang wisatawan datang pada
hari Kamis, sementara akan ada jadwal pertunjukan Opera Batak pada
Sabtu. Maka, ia akan bertahan beberapa hari lagi untuk menyaksikan opera
tersebut. Tentu belanja yang dikeluarkannya selama beberapa hari lagi
akan bertambah dan akan berdampak baik bagi masrakat sekitar,” ujarnya.
Lebih lanjut Jhon Fawer menyampaikan, selain memelihara keaslian
wisata budaya, sumber daya manusia juga menjadi hal utama dalam
mendorong berkembangnya wisata. Bahasa serta tenaga pemandu juga sangat
penting untuk memberi kenyamanan lebih bagi wisatawan. “Misalnya, bila
ada wisatawan yang ingin naik solu, tentu harus ada pemandu yang
benar-benar mahir untuk memberikan rasa nyaman kepada wisatawan,”
ujarnya.
Beri Kenyamanan
Senada disampaikan Andre Beriman Sirait, seniman muda di Parapat. Dia
mengatakan, untuk memajukan wisata Danau Toba, pemerintah seharusnya
memikirkan bagaimana pengunjung dapat betah berlama-lama. Tentunya
wisatawan harus disibukkan dengan melihat-lihat hal yang menarik, salah
satunya adalah pertunjukan seni budaya.
Selain keindahan alam, kekayaan budaya, kenyamanan pengunjung juga
merupakan syarat untuk ‘memaksa’ pengunjung datang kembali. “Kita
sebagai warga Parapat, jangan membuat pengunjung jera. Jangan berpikir
bahwa pengunjung datang hanya sekali, tetapi prinsipnya harus menjaga
langganan,” kata Andre.
Dijelaskan, dia sering mendapat pengakuan kurang baik dari sejumlah
masyarakat yang pernah mengunjungi Danau Toba, khususnya Parapat. Mereka
mengeluhkan tidak transparannya pedagang membuat harga menu-menu
makanan yang ditawarkan. Banyak yang mengaku membayar bil makanan merasa
dijebak dan harganya kadang tidak masuk akal.
Dikatakan, tidak semua pengunjung Parapat dari kalangan atas, tetapi banyak juga dari kalangan menengah dan bawah.
“Pengunjung tetap membayar, tapi akan ada rasa kesal. Akhirnya ke depan,
enggan mengunjungi Parapat. Jadi perlu ada perubahan agar wisata bisa
menjadi tumpuan hidup kita,” terangnya.
Ditambahkan, pedagang di Parapat seharusnya memberikan banyak
kemudahan-kemudahan kepada pengunjung. Pada prinsipnya, wisatawan siap
membayar berapa saja jika itu memang harga yang wajar dibayar.“Simpel
saja. Misalkan, jika sudah menyewa tikar, tidak perlu lagi dikenakan
biaya penggunaan kamar mandi atau ruang ganti pakaian,” ujarnya
mencontohkan.
Selanjutnya, Kelok Sirait, kader Gerakan Muda Kristen Parapat
menambahkan, masih kurangnya kesadaran insan pariwisata di Parapat untuk
menjaga kebersihan, terutama di wilayah pantai. Dikatakan, sampai saat
ini, baik pedagang maupun pengunjung, tak merasa risih membuang sampah
di pantai.
“Ini harus menjadi catatan bersama. Kebersihan itu sangat penting dan
manfaatnya untuk kepentingan bersama. Semakin bersih, akan semakin
nyaman,” katanya.
Kelok mengharapkan,rencana pemerintah untuk mengelola pariwisata
Danau Toba lebih sebaiknya melibatkan seluruh warga di sekitar Danau
Toba. Dibutuhkan pencerahan-pencerahan langsung kepada masyarakat,
sekaligus dilakukan pembinaan pembinaan agar warga dapat mengambil
peluang dari kebijakan tersebut. “Tentunya pemerintah bertanggungjawab
untuk memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat
meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.
Jangan Abaikan Nasib Petani KJA
Petani ikan keramba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan Haranggaol Horison,
Kabupaten Simalungun, meminta pemerintah pusat tidak mengabaikan nasib
mereka. Sudah puluhan tahun petani menggantungkan nasib pada usaha
peternakan ikan mas dan nila dan petani sudah menginvestasikan modal
yang cukup besar untuk usaha ini dan hasilnya juga telah dinikmati.
“Anggo usaha keramba on dilarang, aha ma passarian nami. Pamarentah
maningon mamikkirhon nasib ni hanami (kalau usaha keramba ikan dilarang,
apalagi sumber pendapatan kami. Pemerintah harus memikirkan nasib
kami),” kata Kaspar Purba dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
Lestari Alam Jaring Apung Haranggaol.
Kaspar mengatakan, sebelumnya mereka tidak pernah ditanya atau
dilibatkan soal kebijakan tentang Danau Toba. Namun apapun kebijakan
itu, dirinya berharap tidak hanya sekedar proyek yang menguntungkan
orang di pemerintah pusat dan merugikan warga sekitar Danau Toba.
Sebagai masyarakat pesisir Danau Toba, masyarakat mendukung upaya
pemerintah pusat untuk mengelola Danau Toba menjadi ‘Monaco’ Asia. Namun
dalam pengelolaannya diharapkan tetap berdampingan dengan usaha
budidaya ikan. Pasalnya, ratusan petani di Haranggaol sangat serius
dalam usaha budidaya ikan tersebut, bahkan hingga berani berinvestasi
meminjam ke bank untuk modal usaha.
“Kita memang belum mengetahui secara pasti apa kelanjutan kebijakan
pengembangan Danau Toba. Namun desas-desus membersihkan Danau Toba dari
KJA sudah sampai ke telinga petani ikan. Ini membuat petani khawatir.
Karena jika itu terjadi, maka mata pencarian warga akan terputus. Efek
sosialnya akan berpengaruh kepada kehidupan petani,” terangnya.
Akan Sia-sia Tanpa Infrastruktur Memadai
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Haranggaol Ronal Sinaga
mengatakan, pemerintah pusat seharusnya terlebih dahulu membangun
infrastruktur jalan lingkar Danau Toba. Jalan lingkar sangat penting
untuk meningkatkan mobilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan
petani.
“Kita berharap untuk kebijakan yang berdampak langsung dengan
masyarakat, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
Ditanya apa pendapat masyarakat sekitar Danau Toba,” katanya.
Menurut Ronal, sah-sah saja pemerintah pusat membentuk badan untuk
mengelola wisata di Danau Toba. Namun tidak serta merta isu wisata
memutus apa yang ada sekarang dan dampaknya telah dirasakan masyarakat.
“Keramba jaring apung menjadi sumber pendapatan masyarakat merupakan
fakta sekarang. Terlepas dari isu pencemaran danau yang disebut-sebut
selama ini, tapi dari hasil penjualan ikan tersebut, petani dapat
membiayai kehidupan sehari-harinya, termasuk untuk biaya menyekolahkan
anak,” terang Ronal.
Ronal berharap, proyek bertajuk pengembangan kawasan Danau Toba ini
tidak sekadar menjadi ‘lahan’ korupsi oknum-oknum yang mengambil
kesempatan, sementara dampaknya tidak menguntungkan bagi masyarakat
sekitar Danau Toba.
Terkait PT AN dan PT Japfa, Masih Tunggu Koordinasi
Pernyataan Sekda Pemkab Simalungun Gidion Purba yang mengatakan segera
melayangkan surat kepada PT Aquafarm Nusantara (PT AN) dan PT Japfa
untuk menghentikan aktivitas usaha di kawasan Danau Toba, ternyata belum
ada tindak lanjut.
Seperti keterangan Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan
Amon Sitorus bahwa hal itu masih dikordinasikan karena petunjuk dari
pimpinan, dalam hal ini Kepala Badan Pelayanan Perizina Terpadu (BPPT)
belum ada.Menurut Amon, karena sebagian lokasi usaha PT Aquafarm juga
berada di Tobasa, mereka pun harus menjalin koordinasi dengan Pemkab
Tobasa. “Intinya kita masih menunggu petunjuklah dari pimpinan. Atau
bahkan ada lagi nanti
arahan dari Menteri, kita tunggu saja,” imbuhnya
Disinggung soal operasional PT Allegrindo, yang diduga membuang
limbahnya ke Danau Toba, Amon menyatakan bahwa mereka belum ada
melakukan pembahasan terkait operasional perusahaan yang bergerak di
bidang peternakan itu.
“Pembahasan kita belum sampai sana. Kalau bicara soal lingkungan,
saya juga tidak terlalu jauh mengurusi itu, karena ada Badan Lingkungan
Hidup. Terkait dampaknya terhadap lingkungan, Badan Lingkungan Hidup
yang mengetahui itu,” ujarnya
“Kalau hemat saya, yang ketiga (PT Allegrindo) masih ada itu dan masih
aktif. Karena itu sudah lama ada. Bagaimana proses pada saat itu, saya
belum tahu, karena saya belum di sini. Masih baru saya di sini. Nanti
coba kita cek lagi soal perizinan-perizinan apa saja yang telah mereka
miliki. Karena mungkin ada sebagian izin mereka dari provinsi,”
imbuhnya.
Sosialisasikan Konsep Otorita
Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba diharap bisa
menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan yang kembali
disorot dunia.
Untuk mewujudkan itu, Badan Otorita tentunya perlu dukungan dari
semua elemen masyarakat, khususnya penduduk sekitar dan pemerintah
daerah se-kawasan danau kebanggan warga Sumatera Utara ini.
“Pemerintah pusat sudah siap dengan segala konsep pembangunan serta
penataan Danau Toba untuk dijadikan destinasi wisata unggulan. Sekarang
yang perlu kita sikapi, bagaimana kesiapan kita masyarakat daerah, agar
danau ini bisa menjadi destinasi wisata unggulan. Danau Toba harus
berbenah,” kata anggota DPRD Tobasa, Sahala Tampubolon, Kamis (21/1).
Yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat sekitar, mulai dari
pembenahan sikap dan lainnya. Sebab mewujudkan destinasi wisata tidak
cukup sebatas menyiapkan sarana dan prasarana wisata.
“Masyarakat harus bisa merubah sikap dan menerima perubahan. Seperti
budaya bersih, ramah tamah, sopan dan menjaga kenyamanan wisatawan,”
katanya.
Mantan bupati pertama Toba Samosir itu juga menggagasi agar Pemkab
Tobasa siap mendukung program Otorita Danau Toba sejak dini. “Langkah
awal, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana konsep
Otorita Danau Toba dan apa manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah.
Kemudian menata lingkungan, baik pemukiman, lalulintas, pasar-pasar dan
pusat keramaian lain yang bersentuhan dengan wisata,” pintanya.
Selain itu, Ketua Fraksi Golkar Tobasa itu juga mengingatkan kepada
Badan Otorita Danau Toba, agar nantinya jangan seolah-olah berkuasa.
Namun diharapkan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah
se-kawasan danau ini.
“Jangan terjadi tarik menarik antara kebijakan Badan Otorita dengan
Pemerintah Daerah, apalagi sampai bersinggunan. Namun bagaimana
melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Pemda sekitar,
sehingga terwujud keselarasan kebijakan dan aturan-aturan yang akan
diterapkan nanti,” tandasnya. (TH/int/oga/ara/dhev/esa)
